Bimtek Penyederhanaan Sistem Perpajakan dan Retribusi Daerah Sesuai UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 2026-2027

DESKRIPSI

Bimtek Penyederhanaan Sistem Perpajakan dan Retribusi Daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026–2027 diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan penyederhanaan pajak dan retribusi daerah secara efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat UU Nomor 1 Tahun 2022 membawa perubahan mendasar dalam pengelompokan, penetapan, pemungutan, serta pengelolaan pajak dan retribusi daerah sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah, sehingga melalui bimtek ini peserta diharapkan memperoleh pemahaman komprehensif dan aplikatif mengenai substansi kebijakan HKPD, mekanisme penyederhanaan sistem perpajakan dan retribusi daerah, serta dampaknya terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026–2027.

Tujuan Bimtek Penyederhanaan Sistem Perpajakan dan Retribusi Daerah Sesuai UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 2026-2027

1. Meningkatkan pemahaman terhadap UU Nomor 1 Tahun 2022
2. Memperkuat kapasitas aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah
3. Mewujudkan penyederhanaan sistem perpajakan dan retribusi daerah
4. Meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi
5. Mengurangi kompleksitas administrasi perpajakan daerah
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD
7. Mendukung harmonisasi kebijakan pusat dan daerah
8. Mengurangi potensi kesalahan dan sengketa perpajakan
9. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah
10. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang berkelanjutan

Materi Bimtek Penyederhanaan Sistem Perpajakan dan Retribusi Daerah Sesuai UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 2026-2027

1. Kebijakan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD)
2. Substansi dan ruang lingkup UU Nomor 1 Tahun 2022
3. Penyederhanaan jenis pajak daerah
4. Penyederhanaan jenis retribusi daerah
5. Mekanisme penetapan dan pemungutan pajak daerah
6. Administrasi dan sistem pengelolaan pajak dan retribusi
7. Dampak kebijakan HKPD terhadap PAD
8. Pengawasan dan pengendalian pajak serta retribusi daerah
9. Permasalahan dan tantangan implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022
10. Studi kasus dan praktik terbaik penyederhanaan perpajakan daerah

METODE BIMTEK