Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, menyatakan bahwa  (1)  Road  Map  Reformasi  Birokrasi  2020-2024  merupakan bentuk  operasionalisasi  Grand  Design  Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. (2)  Road  Map  Reformasi  Birokrasi  2020-2024  digunakan sebagai acuan bagi:

a. kementerian/lembaga  yang  disebut  dalam  Road  Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 untuk menetapkan dan menjalankan program pada level Makro dan Meso; dan

b. seluruh kementerian/lembaga  dan  pemerintah  daerah untuk  menyusun Road  Map  Reformasi  Birokrasi  di internal instansi serta menjalankan program Mikro.

Ditegaskan dalam Pasal 2 Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, bahwa

(1)  Road  Map Reformasi  Birokrasi  2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:

a. pendahuluan;

b. evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi;

c.  analisis lingkungan strategis;

d. sasaran  dan  strategi  pelaksanaan  reformasi  birokrasi 2020-2024;

e. manajemen  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  2020-2024; dan

f.  penutup.

(2)  Road  Map Reformasi  Birokrasi  2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan Menteri ini. Pasal 3 Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 menyatakan bahwa Pada  saat  Peraturan  Menteri  ini  mulai  berlaku, kementerian/lembaga  dan  pemerintah  daerah  yang  telah menyusun Road  Map  Reformasi  Birokrasi  berdasarkan Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi  2015-2019 harus  menyesuaikan dengan  Road  Map  Reformasi  Birokrasi  2020-2024 dalam  Peraturan Menteri ini paling lambat tanggal 31 Desember 2020.

Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup   Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di Atas untuk itu kami dari, Lembaga Studi Manajemen Akuntansi Dan Pemerintahan  mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait Pada Bimtek Peyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Berdasarkan Permenpan Nomor 25 Tahun 2020

Informasi : Jadwal Dan Tanggal Pelaksanaan Silahkan Klik https://www.bimtekpemerintah.info/download-jadwal/

✅ Biaya Bimtek Sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) Sudah Termasuk Akomodasi Hotel 4 Hari 3 Malam
✅ Biaya Bimtek Non Akomodasi Hotel Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

• FASILITAS 
• Mendapat Pendidikan dan Pelatihan selama 2 hari
• Mendapat Tanda Peserta Bimtek
• Mendapat Tas Eksklusif
• Mendapat Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x)
• Mendapat Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
• Mendapat Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah Bimtek )
• Mendapat Flasdisk 8 GB
• Mendapat Dokumentasi Kegiatan
• Antar Jemput Bandara – Khusus Grup Rombongan 8 Orang
• Mendapat Sertifikat Bimtek PUSDIKLAT LSMAP

Kami juga melayani permintaan kegiatan inhouse training atau outbound training didaerah dengan waktu, tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan dengan minimal 15 orang peserta. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: