Bimtek Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD 2026-2027
DESKRIPSI
Bimtek Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD 2026–2027 diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan pedoman dan regulasi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini menekankan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA-PPAS, hingga penetapan APBD. Selain itu, peserta juga akan memahami penerapan penganggaran berbasis kinerja serta pemanfaatan sistem SIPD-RI untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Tujuan Bimtek Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD 2026-2027
- Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap pedoman penyusunan APBD 2026–2027.
- Meningkatkan kemampuan dalam penyusunan KUA-PPAS dan RKA-SKPD sesuai ketentuan terbaru.
- Meningkatkan kompetensi dalam penganggaran berbasis kinerja di pemerintah daerah.
- Meningkatkan pemahaman sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan APBD.
- Meningkatkan kemampuan penggunaan SIPD-RI dalam proses perencanaan dan penganggaran.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
- Meminimalkan kesalahan dalam proses penyusunan dokumen APBD.
- Mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
- Mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional dan daerah melalui penganggaran yang tepat sasaran.
Materi Bimtek Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD 2026-2027
1. Kebijakan Umum Penyusunan APBD 2026–2027
Membahas arah kebijakan fiskal nasional dan daerah sebagai dasar penyusunan APBD sesuai prioritas pembangunan.
2. Regulasi Penyusunan APBD Terbaru
Membahas ketentuan dan pedoman terbaru dari Kemendagri terkait penyusunan APBD tahun anggaran 2026–2027.
3. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Membahas keterkaitan RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD dalam satu sistem perencanaan terpadu.
4. Penyusunan KUA dan PPAS
Membahas tahapan, mekanisme, serta pembahasan KUA-PPAS antara pemerintah daerah dan DPRD.
5. Penyusunan RKA-SKPD
Membahas teknis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD berbasis kinerja.
6. Penganggaran Berbasis Kinerja
Membahas indikator kinerja, target output dan outcome, serta efektivitas penggunaan anggaran.
7. Implementasi SIPD-RI
Membahas penggunaan SIPD-RI dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan keuangan daerah.
8. Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah
Membahas strategi optimalisasi pendapatan daerah serta pengelolaan belanja dan pembiayaan.
9. Pengawasan dan Evaluasi APBD
Membahas mekanisme pengawasan internal dan evaluasi pelaksanaan APBD.
10. Studi Kasus Penyusunan APBD
Membahas praktik dan simulasi penyusunan APBD di pemerintah daerah.
METODE BIMTEK
- Pilih Bimtek yang sesuai dengan bidang dan kebutuhan.
- Siapkan dokumen: surat tugas, dan formulir pendaftaran.
- Isi formulir pendaftaran online atau offline.
- Lakukan konfirmasi/pembayaran
- Terima surat konfirmasi atau tiket peserta.
- Ikuti Bimtek sesuai jadwal dan ketentuan.
- Terima sertifikat setelah Bimtek selesai.
- INFORMASI PENDAFTARAN 08211410177 dan 08118249888
- Pendaftaran mudah, cepat, dan pastikan dokumen lengkap sebelum kuota penuh.
Apa itu Bimtek Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD 2026–2027?
Bimtek ini adalah kegiatan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah dalam menyusun APBD sesuai regulasi terbaru dan pedoman Kemendagri.
Mengapa bimtek APBD ini penting bagi pemerintah daerah?
Karena APBD adalah dasar pengelolaan keuangan daerah, sehingga penyusunannya harus sesuai regulasi, transparan, dan berbasis kinerja agar pembangunan berjalan efektif.
Siapa saja peserta yang mengikuti bimtek ini?
Peserta meliputi ASN pemerintah daerah, BPKAD, Bappeda, OPD, Inspektorat, serta pihak yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Apa saja materi utama dalam bimtek ini?
Materi mencakup kebijakan APBD, regulasi terbaru, KUA-PPAS, RKA-SKPD, SIPD-RI, penganggaran berbasis kinerja, serta pengawasan dan evaluasi APBD.
Apakah bimtek ini membahas SIPD-RI?
Ya, peserta akan mempelajari implementasi SIPD-RI sebagai sistem terintegrasi dalam pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah.
Apakah ada pembahasan KUA-PPAS dan RKA-SKPD?
Ada, termasuk tahapan teknis penyusunan dan pembahasannya dengan DPRD.
Apakah peserta mendapatkan sertifikat?
Ya, peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan akan mendapatkan sertifikat resmi.
Apakah materi sudah sesuai regulasi terbaru?
Ya, materi disusun berdasarkan pedoman terbaru Kemendagri untuk APBD tahun 2026–2027.
Apakah ada studi kasus dalam pelatihan ini?
Ada, peserta akan diberikan studi kasus untuk memahami implementasi penyusunan APBD di lapangan.
Bagaimana cara pendaftaran bimtek ini?
Pendaftaran dapat dilakukan melalui kontak panitia atau admin resmi yang tersedia pada informasi kegiatan.
