Bimtek TP-TGR di Pemerintah Daerah 2026
DESKRIPSI
Bimtek TP-TGR di Pemerintah Daerah 2026 ditujukan bagi peserta dari inspektorat, SKPD, bendahara, PPK, auditor internal, serta pejabat pengelola keuangan daerah. Topik ini membahas mekanisme Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebagai instrumen penyelesaian kerugian daerah akibat tindakan melawan hukum, kelalaian, atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah. Dalam Bimtek ini, peserta akan mempelajari regulasi dasar terkait TP-TGR, termasuk peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), mekanisme pemeriksaan, penetapan kerugian, proses penuntutan, hingga tata cara penyelesaian ganti rugi. Materi juga mengulas hubungan antara TP-TGR dengan pengendalian intern, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, serta penerapan sanksi administratif maupun pidana. Pelatihan ini disertai studi kasus nyata di pemerintah daerah, simulasi prosedur TP-TGR, dan pembahasan strategi pencegahan agar kerugian daerah tidak terulang. Dengan mengikuti Bimtek ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan pemahaman hukum, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan proses penyelesaian kerugian daerah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Tujuan Bimtek TP-TGR di Pemerintah Daerah 2026
- Memahami konsep dasar TP-TGR.
- Mengetahui landasan hukum TP-TGR di daerah.
- Menguasai prosedur penetapan kerugian daerah.
- Menjelaskan mekanisme penuntutan dan penyelesaian.
- Meningkatkan peran APIP dalam pengawasan.
- Mengurangi risiko kerugian keuangan daerah.
- Meningkatkan kepatuhan terhadap hasil pemeriksaan BPK.
- Mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.
- Memberikan solusi atas kasus TP-TGR yang terjadi di lapangan.
- Mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang bersih.
Materi Bimtek TP-TGR di Pemerintah Daerah 2026
- Pengertian dan ruang lingkup TP-TGR.
- Dasar hukum TP-TGR di pemerintah daerah.
- Peran dan kewenangan APIP.
- Mekanisme pemeriksaan kasus kerugian daerah.
- Tata cara penetapan kerugian daerah.
- Proses penuntutan perbendaharaan.
- Mekanisme penyelesaian ganti rugi.
- Hubungan TP-TGR dengan pemeriksaan BPK.
- Studi kasus TP-TGR di daerah.
- Strategi pencegahan kerugian daerah.
JADWAL Bimtek TP-TGR di Pemerintah Daerah 2026
- Anggkatan V.11 – 12 September 2025
- Anggkatan VI. 25 – 26 September 2025
- Anggkatan VII. 16 – 17 Oktober 2025
- Anggkatan VIII.30 – 31 Oktober 2025
- Anggkatan IX. 13 – 14 November 2025
- Anggkatan X. 27 – 28 November 2025
- Anggkatan XI. 11 – 12 Desember 2025
- Anggkatan XII . 18 – 19 Desember 2025
METODE BIMTEK
- Pilih Bimtek yang sesuai dengan bidang dan kebutuhan.
- Siapkan dokumen: surat tugas, dan formulir pendaftaran.
- Isi formulir pendaftaran online atau offline.
- Lakukan konfirmasi/pembayaran j
- Terima surat konfirmasi atau tiket peserta.
- Ikuti Bimtek sesuai jadwal dan ketentuan.
- Terima sertifikat setelah Bimtek selesai.
- INFORMASI PENDAFTARAN
- BAPAK NUR : 0811 8249 888
- Pendaftaran mudah, cepat, dan pastikan dokumen lengkap sebelum kuota penuh.”
❓ FAQ
1. Apa itu TP-TGR?
TP adalah Tuntutan Perbendaharaan, TGR adalah Tuntutan Ganti Rugi atas kerugian daerah.
2. Siapa yang bisa dikenakan TP-TGR?
Pejabat/pegawai daerah yang lalai atau merugikan keuangan daerah.
3. Siapa yang menangani TP-TGR?
APIP bersama pejabat berwenang di pemerintah daerah.
4. Apa perbedaan TP dan TGR?
TP untuk bendahara, TGR untuk pejabat/pegawai non-bendahara.
5. Apakah TP-TGR wajib diproses?
Ya, sebagai bentuk penyelesaian kerugian daerah.
6. Bagaimana kaitan TP-TGR dengan BPK?
TP-TGR dapat menjadi tindak lanjut atas temuan BPK.
7. Apakah ada sanksi hukum bagi pelanggar?
Ya, berupa sanksi administratif, perdata, bahkan pidana.
8. Apakah bisa diselesaikan di luar pengadilan?
Ya, melalui mekanisme penyelesaian administratif sesuai aturan.
9. Apakah ada studi kasus nyata?
Ya, Bimtek membahas praktik penyelesaian TP-TGR di daerah.
10. Apakah peserta mendapat sertifikat?
Ya, sertifikat resmi diberikan setelah pelatihan.
