Bimtek Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah 2026

DESKRIPSI

Bimtek Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah 2026 diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan ini, peserta akan mempelajari mekanisme pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan daerah mulai dari penerimaan, pengeluaran, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif. Selanjutnya, bimtek ini membahas keterkaitan penatausahaan keuangan dengan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta kesiapan menghadapi pemeriksaan oleh aparat pengawas. Peserta akan mempelajari praktik penatausahaan yang benar untuk menghindari kesalahan administrasi, potensi temuan audit, dan risiko ketidaksesuaian laporan keuangan daerah. Melalui pembahasan yang sistematis dan aplikatif, kegiatan ini membantu peserta memahami alur kerja pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh sehingga mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan, efektif, serta berorientasi pada akuntabilitas publik.

Tujuan Bimtek Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah 2026

1. Memahami sistem penatausahaan keuangan daerah secara menyeluruh.
2. Meningkatkan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah.
3. Memastikan pertanggungjawaban keuangan sesuai regulasi.
4. Mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan pelaporan.
5. Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.
6. Memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan.
7. Mendukung kesiapan pemeriksaan dan pengawasan.
8. Menyesuaikan penatausahaan dengan kebijakan terbaru.
9. Meningkatkan pemahaman peran bendahara dan PPK.
10. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik.

Materi Bimtek Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah 2026

1. Regulasi pengelolaan keuangan daerah terbaru.
2. Sistem penatausahaan penerimaan dan pengeluaran daerah.
3. Pencatatan transaksi keuangan daerah.
4. Peran dan tanggung jawab bendahara dan PPK.
5. Penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah.
6. Pengendalian internal dalam penatausahaan keuangan.
7. Kesalahan umum dan risiko administrasi keuangan.
8. Kesiapan menghadapi pemeriksaan dan audit.
9. Penyesuaian penatausahaan dengan sistem keuangan daerah.
10. Studi kasus penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

METODE BIMTEK 

❓ FAQ Bimtek Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah 2026

1. Siapa yang perlu mengikuti bimtek ini?
   Bendahara, PPK, pejabat pengelola keuangan, dan staf keuangan SKPD/OPD.

2. Apakah materi sesuai regulasi terbaru?
   Ya, disesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan terkini.

3. Apakah dibahas pertanggungjawaban keuangan secara detail?
   Ya, termasuk dokumen dan prosedur yang wajib dipenuhi.

4. Apakah membantu mengurangi temuan audit?
   Ya, melalui pemahaman penatausahaan yang benar.

5. Apakah materi mencakup pengendalian internal?
   Ya, sebagai bagian penting tata kelola keuangan.

6. Apakah ada studi kasus?
   Ya, menggunakan contoh permasalahan nyata.

7. Apakah relevan untuk semua OPD?
   Ya, dapat diterapkan di seluruh SKPD/OPD.

8. Apakah membahas peran bendahara dan PPK?
   Ya, dijelaskan secara rinci sesuai kewenangan.

9. Apakah cocok untuk peserta pemula?
   Ya, materi disusun sistematis dan mudah dipahami.

10. Apakah peserta memperoleh sertifikat?
    Ya, peserta memperoleh sertifikat.