Bimtek SIPD & Penatausahaan Keuangan (Permendagri 77/2020 & 70/2019) 2026
DESKRIPSI
Bimtek SIPD & Penatausahaan Keuangan (Permendagri 77/2020 & 70/2019) 2026 dirancang untuk peserta dari SKPD, bendahara, PPK, staf keuangan, auditor internal, serta pejabat perencana daerah. Pelatihan ini fokus pada implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terintegrasi dengan pedoman teknis penatausahaan keuangan sesuai Permendagri No.77 Tahun 2020 dan Permendagri No.70 Tahun 2019. Dalam kegiatan ini, peserta akan mempelajari bagaimana SIPD mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, hingga pelaporan pertanggungjawaban. Permendagri 77/2020 memberikan pedoman teknis pengelolaan keuangan, sedangkan Permendagri 70/2019 menjadi dasar implementasi SIPD sebagai sistem aplikasi resmi pemerintah daerah. Melalui Bimtek ini, peserta juga akan memahami prosedur penatausahaan keuangan, pencatatan transaksi, penyusunan laporan, hingga mekanisme integrasi data antar-OPD. Studi kasus dan simulasi penggunaan SIPD akan membantu peserta menguasai langkah praktis dalam mengelola data keuangan berbasis aplikasi. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, menghindari kesalahan administrasi, serta memperkuat akuntabilitas tata kelola keuangan daerah berbasis SIPD.
Tujuan Bimtek SIPD & Penatausahaan Keuangan (Permendagri 77/2020 & 70/2019) 2026
- Memahami regulasi Permendagri 77/2020 & 70/2019.
- Menguasai konsep dasar SIPD dalam pengelolaan keuangan.
- Memberikan panduan teknis penatausahaan keuangan.
- Meningkatkan keterampilan peserta dalam penggunaan SIPD.
- Menjamin kepatuhan terhadap aturan penatausahaan.
- Mengurangi risiko kesalahan administrasi keuangan.
- Menyajikan laporan keuangan sesuai regulasi.
- Mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas daerah.
- Mendorong integrasi data antar perangkat daerah.
- Mendukung tata kelola keuangan daerah berbasis aplikasi modern.
Materi Bimtek SIPD & Penatausahaan Keuangan (Permendagri 77/2020 & 70/2019) 2026
- Landasan hukum Permendagri 77/2020 & 70/2019.
- Konsep dasar SIPD dalam tata kelola keuangan.
- Modul perencanaan dan penganggaran SIPD.
- Prosedur penatausahaan keuangan daerah.
- Pencatatan transaksi dalam SIPD.
- Akuntansi keuangan berbasis SIPD.
- Penyusunan laporan keuangan melalui aplikasi.
- Rekonsiliasi data antar perangkat daerah.
- Studi kasus implementasi SIPD di daerah.
- Simulasi penggunaan SIPD untuk penatausahaan.
JADWAL Bimtek SIPD & Penatausahaan Keuangan (Permendagri 77/2020 & 70/2019) 2026
- Anggkatan V.11 – 12 September 2025
- Anggkatan VI. 25 – 26 September 2025
- Anggkatan VII. 16 – 17 Oktober 2025
- Anggkatan VIII.30 – 31 Oktober 2025
- Anggkatan IX. 13 – 14 November 2025
- Anggkatan X. 27 – 28 November 2025
- Anggkatan XI. 11 – 12 Desember 2025
- Anggkatan XII . 18 – 19 Desember 2025
METODE BIMTEK
- Pilih Bimtek yang sesuai dengan bidang dan kebutuhan.
- Siapkan dokumen: surat tugas, dan formulir pendaftaran.
- Isi formulir pendaftaran online atau offline.
- Lakukan konfirmasi/pembayaran j
- Terima surat konfirmasi atau tiket peserta.
- Ikuti Bimtek sesuai jadwal dan ketentuan.
- Terima sertifikat setelah Bimtek selesai.
- INFORMASI PENDAFTARAN
- BAPAK NUR : 0811 8249 888
- Pendaftaran mudah, cepat, dan pastikan dokumen lengkap sebelum kuota penuh.”
❓ FAQ
1. Apa itu SIPD?
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk pengelolaan keuangan, perencanaan, dan pelaporan.
2. Apa kaitannya dengan Permendagri 77/2020?
Permendagri 77/2020 mengatur teknis pengelolaan keuangan yang diintegrasikan dalam SIPD.
3. Siapa peserta Bimtek ini?
SKPD, bendahara, PPK, auditor, dan staf pengelola keuangan daerah.
4. Apa manfaat utama Bimtek ini?
Peserta mampu mengelola keuangan daerah berbasis aplikasi SIPD.
5. Apa perbedaan aturan 77/2020 dan 70/2019?
77/2020 mengatur teknis keuangan, 70/2019 mengatur SIPD sebagai sistem aplikasi.
6. Apakah ada simulasi praktik SIPD?
Ya, peserta akan dilatih langsung penggunaan aplikasi SIPD.
7. Bagaimana penatausahaan keuangan dilakukan di SIPD?
Melalui modul pencatatan, transaksi, dan pelaporan yang tersedia di sistem.
8. Apakah SIPD wajib digunakan semua daerah?
Ya, seluruh pemerintah daerah wajib menggunakannya.
9. Apa kendala umum dalam penerapan SIPD?
Kesiapan SDM, infrastruktur, dan adaptasi perubahan regulasi.
10. Apakah peserta mendapat sertifikat?
Ya, sertifikat resmi diberikan setelah pelatihan.
