Jadwal Bimtek Desa Dan BumDes

Bimtek Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Desa 2025 -2026

Bimtek Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Desa 2025 -2026

Bimtek Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Desa 2025 -2026

Dengan Hormat

Bimtek Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Desa merupakan pelatihan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, BPD, tokoh masyarakat, dan perangkat kelembagaan desa dalam memahami dinamika sosial serta mampu merespons potensi konflik secara tepat. Dalam konteks pembangunan desa, konflik dapat muncul dari berbagai sumber, seperti perbedaan kepentingan, pengelolaan anggaran, batas wilayah, hingga sengketa tanah. Melalui bimtek ini, peserta akan dibekali dengan pendekatan mediasi, fasilitasi, serta teknik resolusi konflik berbasis kearifan lokal. Selain itu, akan dibahas peran penting pemerintah desa dalam menjaga harmoni sosial serta membangun mekanisme pencegahan berbasis partisipatif. Diharapkan setelah mengikuti bimtek ini, desa memiliki sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi konflik, serta mampu menciptakan suasana damai dan kondusif demi mendukung kelancaran program pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif

Tujuan Bimtek Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Desa 2025 -2026

  1. Meningkatkan pemahaman aparatur desa dan masyarakat tentang jenis, penyebab, dan dampak konflik sosial di tingkat desa.
  2. Membekali peserta dengan keterampilan mediasi, negosiasi, dan resolusi konflik secara partisipatif dan berkeadilan.
  3. Mendorong terbentuknya sistem deteksi dini terhadap potensi konflik di lingkungan desa.
  4. Meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menyusun kebijakan preventif untuk menjaga ketertiban dan keamanan sosial.
  5. Membangun sinergi antara pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan lembaga adat dalam menjaga stabilitas sosial dan kerukunan warga

Materi Bimtek Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Desa 2025 -2026

  1. Konsep Dasar Konflik Sosial dan Dinamika di Tingkat Desa
  2. Penyebab Umum dan Dampak Konflik dalam Masyarakat Desa
  3. Strategi Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Berbasis Kearifan Lokal
  4. Teknik Mediasi dan Resolusi Konflik oleh Aparatur Desa
  5. Sistem Deteksi Dini dan Manajemen Risiko Konflik
  6. Peran Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat dalam Menjaga Harmoni Sosial
  7. Studi Kasus Penanganan Konflik Desa dan Latihan Praktik Mediasi
  8. Penyusunan Rencana Aksi dan SOP Penanganan Konflik Sosial di Desa

Untuk itu Pemerintah Daerah haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di Atas untuk itu kami dari,    Bimtek Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Desa 2025 -2026  Lembaga Studi Manajemen Akuntansi Dan Pemerintahan  mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah  terkait Pada   Klik https://www.bimtekpemerintah.info/download-jadwal/

✅ Biaya Bimtek Sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) Sudah Termasuk Akomodasi Hotel 4 Hari 3 Malam
✅ Biaya Bimtek Non Akomodasi Hotel Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

  • FASILITAS 
  • Mendapat Pendidikan dan Pelatihan selama 2 hari
  • Mendapat Tanda Peserta Bimtek
  • Mendapat Tas Eksklusif
  • Mendapat Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x)
  • Mendapat Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
  • Mendapat Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah Bimtek )
  • Mendapat Flasdisk 8 GB
  • Mendapat Dokumentasi Kegiatan
  • Antar Jemput Bandara – Khusus Grup Rombongan 8 Orang
  • Mendapat Sertifikat Bimtek PUSDIKLAT LSMAP

Kami juga melayani permintaan kegiatan inhouse training atau outbound training didaerah dengan waktu, tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan dengan minimal 15 orang peserta. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

☎ (021) 21202049
📱 0821 3989 6194

Cara Pembayaran :
Transaksi secara Tunai saat Registrasi Pelatihan atau Transaksi secara Non Tunai

KCP JAKARTA GRAHA
Rupiah Account : 121-00-0738303-1
Account Name   : Lembaga Studi Manajemen Akuntansi Dan Pemerintahan