Bimtek Perjalanan Dinas & Sosialisasi PMK 119/2023 Tahun 2026
DESKRIPSI
Bimtek Perjalanan Dinas & Sosialisasi PMK 119/2023 Tahun 2026 diselenggarakan untuk peserta dari pemerintah daerah, bendahara, PPK, pejabat keuangan, staf administrasi, serta auditor internal. Kegiatan ini membahas secara detail aturan terbaru terkait perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.119/PMK.02/2023, yang menggantikan aturan sebelumnya dan memberikan pedoman baru terkait tata cara pelaksanaan perjalanan dinas. Dalam Bimtek ini, peserta akan mendapatkan pemahaman mengenai jenis perjalanan dinas, mekanisme pemberian biaya perjalanan, pengaturan standar biaya, hingga tata cara pertanggungjawaban sesuai dengan regulasi terbaru. Sosialisasi PMK 119/2023 juga menekankan pentingnya akuntabilitas, efisiensi anggaran, serta penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan perjalanan dinas. Selain pembahasan teori, peserta akan dilibatkan dalam studi kasus dan simulasi perhitungan biaya perjalanan dinas berdasarkan aturan terbaru, termasuk penyusunan laporan pertanggungjawaban. Dengan mengikuti Bimtek ini, diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu menyesuaikan pelaksanaan perjalanan dinas sesuai standar regulasi, menghindari kesalahan administrasi, serta mendukung tercapainya pengelolaan anggaran perjalanan dinas yang efisien, transparan, dan akuntabel.
Tujuan Bimtek Perjalanan Dinas & Sosialisasi PMK 119/2023 Tahun 2026
- Memahami isi PMK No.119/2023.
- Menjelaskan perubahan aturan perjalanan dinas.
- Meningkatkan kompetensi peserta dalam administrasi perjalanan dinas.
- Menyediakan panduan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban.
- Mendorong efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas.
- Mengurangi risiko kesalahan administrasi.
- Menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
- Mengoptimalkan peran bendahara dan PPK.
- Memberikan solusi atas kendala implementasi PMK 119/2023.
- Mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
Materi Bimtek Perjalanan Dinas & Sosialisasi PMK 119/2023 Tahun 2026
- Landasan hukum perjalanan dinas.
- Ruang lingkup dan jenis perjalanan dinas.
- Standar biaya perjalanan sesuai PMK 119/2023.
- Mekanisme penganggaran perjalanan dinas.
- Prosedur administrasi perjalanan dinas.
- Tata cara pembayaran biaya perjalanan.
- Pertanggungjawaban perjalanan dinas.
- Pengendalian internal dan pengawasan.
- Studi kasus perhitungan biaya perjalanan.
- Simulasi penyusunan laporan perjalanan dinas.
JADWAL Bimtek Perjalanan Dinas & Sosialisasi PMK 119/2023 Tahun 2026
- Anggkatan V.11 – 12 September 2025
- Anggkatan VI. 25 – 26 September 2025
- Anggkatan VII. 16 – 17 Oktober 2025
- Anggkatan VIII.30 – 31 Oktober 2025
- Anggkatan IX. 13 – 14 November 2025
- Anggkatan X. 27 – 28 November 2025
- Anggkatan XI. 11 – 12 Desember 2025
- Anggkatan XII . 18 – 19 Desember 2025
METODE BIMTEK
- Pilih Bimtek yang sesuai dengan bidang dan kebutuhan.
- Siapkan dokumen: surat tugas, dan formulir pendaftaran.
- Isi formulir pendaftaran online atau offline.
- Lakukan konfirmasi/pembayaran j
- Terima surat konfirmasi atau tiket peserta.
- Ikuti Bimtek sesuai jadwal dan ketentuan.
- Terima sertifikat setelah Bimtek selesai.
- INFORMASI PENDAFTARAN
- BAPAK NUR : 0811 8249 888
- Pendaftaran mudah, cepat, dan pastikan dokumen lengkap sebelum kuota penuh.”
❓ FAQ
1. Apa itu Bimtek PMK 119/2023?
Pelatihan perjalanan dinas sesuai aturan terbaru PMK No.119/2023.
2. Siapa pesertanya?
Bendahara, PPK, pejabat administrasi, auditor, dan staf keuangan daerah.
3. Apa manfaat utama Bimtek ini?
Memastikan perjalanan dinas sesuai aturan, efisien, dan akuntabel.
4. Apakah ada praktik simulasi?
Ya, peserta melakukan simulasi perhitungan biaya perjalanan.
5. Apa perbedaan aturan baru dengan sebelumnya?
PMK 119/2023 memperbarui standar biaya dan tata cara pertanggungjawaban.
6. Apakah Bimtek ini mendukung efisiensi anggaran?
Ya, dengan penerapan aturan yang jelas dan transparan.
7. Bagaimana dengan laporan pertanggungjawaban?
Dibahas detail sesuai format dan ketentuan PMK 119/2023.
8. Apakah ada kaitan dengan pengendalian internal?
Ya, perjalanan dinas harus sesuai standar pengawasan.
9. Apakah semua SKPD wajib memahami aturan ini?
Ya, karena perjalanan dinas bagian dari APBD.
10. Apakah peserta mendapat sertifikat?
Ya, sertifikat nasional diberikan setelah pelatihan.
