Jadwal Bimtek Terbaru

Bimtek Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 2026

Bimtek Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 2026

Bimtek Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 2026

DESKRIPSI

Bimtek Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 2026 diselenggarakan untuk peserta dari pemerintah daerah, perangkat SKPD, bendahara, PPK, pejabat penatausahaan, serta auditor internal. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pedoman terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri No.77 Tahun 2020. Melalui Bimtek ini, peserta akan mempelajari tata cara pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Regulasi ini hadir untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan APBD agar sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selain teori, peserta akan mendapatkan pembahasan mendalam mengenai praktik implementasi di lapangan, termasuk integrasi dengan SIPD, penyusunan laporan keuangan sesuai SAP, serta strategi pengendalian internal. Dengan mengikuti Bimtek ini, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme aparatur, meminimalisasi kesalahan administrasi, serta mendukung tercapainya laporan keuangan daerah yang wajar tanpa pengecualian (WTP).

Tujuan Bimtek Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 2026

  1. Memahami regulasi Permendagri No.77 Tahun 2020.
  2. Meningkatkan kompetensi peserta dalam pengelolaan APBD.
  3. Menyediakan panduan teknis pengelolaan keuangan daerah.
  4. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
  5. Mengurangi kesalahan administrasi dalam pelaksanaan APBD.
  6. Mendukung laporan keuangan yang sesuai SAP.
  7. Mengoptimalkan peran bendahara dan PPK.
  8. Meningkatkan pengendalian internal keuangan daerah.
  9. Memfasilitasi integrasi dengan SIPD.
  10. Mendukung pencapaian opini WTP dari BPK.

Materi Bimtek Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 2026

  1. Landasan hukum pengelolaan keuangan daerah.
  2. Struktur APBD sesuai Permendagri 77/2020.
  3. Mekanisme perencanaan dan penganggaran.
  4. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah.
  5. Pertanggungjawaban dan pelaporan APBD.
  6. Peran bendahara, PPK, dan pejabat terkait.
  7. Pengendalian internal dalam pengelolaan APBD.
  8. Integrasi dengan SIPD.
  9. Penyusunan laporan keuangan sesuai SAP.
  10. Studi kasus implementasi di daerah.

JADWAL Bimtek Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 2026

  • Anggkatan V.11 – 12 September 2025
  • Anggkatan VI. 25 – 26 September 2025
  • Anggkatan VII. 16 – 17 Oktober 2025
  • Anggkatan VIII.30 – 31 Oktober 2025
  • Anggkatan IX. 13 – 14 November 2025
  • Anggkatan X. 27 – 28 November 2025
  • Anggkatan XI. 11 – 12 Desember 2025
  • Anggkatan XII . 18 – 19 Desember 2025

METODE BIMTEK 

Metode Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah pendekatan atau cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelatihan agar peserta dapat memahami, menguasai, dan menerapkan kompetensi tertentu. Pemilihan metode tergantung pada tujuan, karakteristik peserta, durasi, dan jenis materi. Berikut beberapa metode Bimtek yang umum digunakan
TATA CARA PENDAFTARAN BIMTEK 
  • Pilih Bimtek yang sesuai dengan bidang dan kebutuhan.
  • Siapkan dokumen:  surat tugas, dan formulir pendaftaran.
  • Isi formulir pendaftaran online atau offline.
  • Lakukan konfirmasi/pembayaran j
  • Terima surat konfirmasi atau tiket peserta.
  • Ikuti Bimtek sesuai jadwal dan ketentuan.
  • Terima sertifikat setelah Bimtek selesai.
  • INFORMASI PENDAFTARAN 
  • BAPAK NUR : 0811 8249 888
  •  Pendaftaran mudah, cepat, dan pastikan dokumen lengkap sebelum kuota penuh.”

FAQ

1. Apa itu Bimtek Permendagri 77/2020?
Pelatihan teknis pedoman pengelolaan keuangan daerah sesuai regulasi terbaru.

2. Siapa saja pesertanya?
SKPD, bendahara, PPK, pejabat penatausahaan, dan auditor internal.

3. Apa manfaat utama?
Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas keuangan daerah.

4. Apakah ada praktik langsung?
Ya, peserta mempelajari studi kasus dan simulasi.

5. Bagaimana kaitannya dengan SIPD?
Permendagri 77/2020 mengatur integrasi dengan SIPD.

6. Apakah mendukung pencapaian opini WTP?
Ya, dengan tata kelola yang sesuai standar akuntansi pemerintahan.

7. Apakah materi mencakup peran bendahara?
Ya, termasuk tugas bendahara dan PPK.

8. Bagaimana jika daerah belum optimal menerapkan aturan ini?
Bimtek memberi solusi praktis atas kendala di lapangan.

9. Apakah semua perangkat daerah wajib memahami aturan ini?
Ya, karena terkait pengelolaan APBD.

10. Apakah peserta mendapat sertifikat resmi?
Ya, sertifikat nasional diberikan setelah pelatihan.